Kamu Sudah Lunas KPR? Jangan Lupa Urus Hal-Hal Penting Ini!

Bagi banyak orang, melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu pencapaian finansial terbesar dalam hidup. Setelah bertahun-tahun mencicil, akhirnya kamu bisa bernapas lega karena rumah impian kini sepenuhnya menjadi milikmu. Namun, jangan buru-buru merasa urusan sudah selesai, ya.

Masih ada beberapa hal penting yang perlu kamu urus setelah KPR dinyatakan lunas, agar status kepemilikan rumah kamu benar-benar aman secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berikut penjelasan lengkap tentang dokumen dan hal-hal yang wajib kamu urus setelah KPR selesai.

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi atas tanah dan bangunan di Indonesia. Ketika kamu membeli rumah melalui KPR, sertifikat ini biasanya ditahan oleh pihak bank sebagai jaminan hingga seluruh cicilan lunas.

Nah, setelah kamu menyelesaikan pembayaran KPR, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta kembali SHM dari bank.

Pastikan sertifikat yang kamu terima:

• Sudah atas nama kamu sendiri, bukan pengembang atau pemilik sebelumnya.
• Tidak ada lagi catatan hak tanggungan di dalamnya.

Jika masih tercantum tanda “Hak Tanggungan”, kamu perlu melakukan proses roya (penghapusan hak tanggungan) agar SHM benar-benar bersih dan sah sepenuhnya milikmu.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB (yang kini dikenal sebagai PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung) adalah dokumen penting yang menunjukkan bahwa rumah kamu dibangun sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.

Meskipun rumahnya sudah jadi dan kamu sudah menempatinya bertahun-tahun, tidak memiliki IMB bisa menimbulkan masalah di masa depan, misalnya saat ingin menjual, memperluas bangunan, atau mengajukan pinjaman dengan agunan rumah.

Kalau rumah kamu dibeli dari pengembang, biasanya IMB sudah ada. Tapi kalau belum, kamu bisa mengurusnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

3. Akta Perjanjian Kredit (APK)

Dokumen ini berisi perjanjian resmi antara kamu dan pihak bank selama masa kredit berlangsung.

Setelah KPR lunas, mintalah salinan resmi atau dokumen asli Akta Perjanjian Kredit sebagai arsip pribadi. Walaupun sudah tidak berlaku secara hukum, dokumen ini penting sebagai bukti historis transaksi—siapa tahu kamu membutuhkannya untuk urusan legal atau administratif di kemudian hari.

4. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)

Sertifikat Hak Tanggungan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menjadi bukti bahwa sertifikat rumahmu dijadikan jaminan KPR di bank.

Begitu KPR lunas, bank akan memberikan surat keterangan lunas dan surat pengantar roya yang digunakan untuk menghapus Hak Tanggungan tersebut.

Pastikan kamu menerima dokumen SHT yang sudah dibubuhi tanda batal atau telah diroya oleh BPN. Dengan begitu, status sertifikat rumah kamu benar-benar bebas dari jaminan kredit.

5. Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan (PPHT)

Dokumen ini merupakan dasar hukum yang mengikat antara kamu dan bank, yang menyatakan bahwa rumah kamu dijadikan agunan selama masa KPR.

Setelah pelunasan, kamu perlu meminta salinan dokumen PPHT dari bank, karena biasanya ikut diserahkan bersamaan dengan sertifikat dan berkas lainnya.

Menyimpan PPHT sebagai arsip pribadi sangat penting, terutama jika nanti kamu ingin menjual atau melakukan pengalihan hak atas rumah tersebut.

6. Surat Pengantar Roya

Surat ini dikeluarkan oleh pihak bank dan ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghapus catatan hak tanggungan dari sertifikat tanah kamu.

Tanpa surat pengantar roya, BPN tidak akan bisa menghapus status jaminan di sertifikat rumahmu.

Prosesnya cukup mudah:

1. Bank mengeluarkan surat pengantar roya dan surat lunas KPR.
2. Kamu bawa ke BPN setempat untuk mengajukan roya.
3. Setelah proses selesai, BPN akan menerbitkan sertifikat baru tanpa catatan hak tanggungan.

Dengan begitu, rumah kamu resmi bebas dari ikatan kredit bank dan sepenuhnya menjadi aset pribadi.

7. Surat Keterangan Lunas

Ini adalah surat resmi yang menyatakan bahwa kamu telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran KPR.

Biasanya, surat ini akan dikeluarkan oleh pihak bank beberapa hari setelah pelunasan terakhir dilakukan. Simpan baik-baik surat ini, karena merupakan dokumen pendukung utama saat mengurus roya di BPN.

Tanpa surat ini, proses penghapusan hak tanggungan bisa tertunda atau bahkan ditolak.

Selesai KPR, Saatnya Nikmati Hasil Kerja Kerasmu

Melunasi KPR bukan hanya soal bebas cicilan, tapi juga soal mengamankan kepemilikan rumah secara legal dan administratif. Dengan mengurus dokumen-dokumen di atas, kamu memastikan bahwa rumah yang kamu tempati kini benar-benar sah menjadi aset pribadimu.

Jangan tunda proses ini, karena semakin lama dibiarkan, semakin rumit pengurusannya nanti.

Siger Property: Teman Terpercaya Menuju Rumah Impian

Bicara tentang rumah, tentu tidak bisa lepas dari pilihan properti yang tepat dan proses KPR yang aman.
Di sinilah Siger Property hadir sebagai agen properti profesional di Bandar Lampung yang siap membantu kamu menemukan rumah idaman — baik secara cash maupun melalui KPR bank.

Kami berlokasi di Langkapura, Gang Bukit IIIA, Kemiling, Bandar Lampung, dan telah dipercaya oleh banyak keluarga muda serta pekerja di luar negeri untuk mewujudkan rumah impian mereka.

Siger Property selalu mengutamakan:

• Transparansi dalam setiap transaksi
• Pendampingan penuh dalam pengajuan KPR
• Rekomendasi rumah dengan lokasi strategis dan harga terbaik
• Proses aman, legal, dan sesuai regulasi

Jadi, kalau kamu sedang mencari rumah pertama, rumah subsidi, atau rumah komersil di seluruh wilayah Lampung, biarkan Siger Property menjadi partner terpercaya kamu.

💬 Hubungi Kami Sekarang!

Konsultasikan kebutuhan properti kamu langsung dengan tim profesional kami.
👉 Klik untuk chat WhatsApp: 0823 7253 3321

Siger Property — Teman Terpercaya Menuju Rumah Impianmu di Lampung.